Jeritan Rakyat Untuk Harga BBM
JAKARTA – Menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direncanakan pada tanggal 1 April mendatang, rakyat Indonesia banyak melakukan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga tersebut. Hampir diseluruh daerah di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa.
Tetapi, apakah aspirasi rakyat itu dapat didengar oleh pemerintah?
HMT Oppusunggu mengemukakan dalam tulisan artikelnya, setiap elite pimpinan di Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif seharusnya bersikap profesional dan tidak “MEMBADUT” dalam melakukan tugas-tugasnya.
Kebijakan untuk menaikan harga BBM pada 1 April mendatang yang berdalilkan bahwa kenaikan harga Minyak mentah di pasar dunia mengharuskan naiknya harga BBM di Indonesia, merupakan tindakan yang sudah melanggar teori harga BBM.
HMT Oppusunggu juga mengatakan, kenaikan harga BBM tersebut yang menciptakan kerugian pada Pertamina juga melanggar prinsip dan teori Ekonomi Perusahaan, yang tidak memperhitungkan faktor-faktor lain di luar kenaikan harga Minyak mentah luar negeri yang juga menentukan kerugian dalam perusahaan Pertamina sendiri.
Pertamina juga melanggar teori Accounting yang disusun di kantor pusat yang sedianya mengharuskan terlebih dahulu melakukan Accounting di kostenplaats kilang-kilang Minyak milik Pertamina untuk menentukan cost-price dan harga-jual BBM.
Dengan keberadaan penyulingan menjadi milik Kantor Pusat Pertamina, maka otomatis indirect cost (overhead costs) Kantor Pusat Pertamina harus ditambahkan dalam cost price BBM di kostenplaats.
Overhead cost tersebut pasti akan kelewat tinggi dengan pengoperasian anak-anak perusahaaan Pertamina, termasuk tanker fleet, yang pengopersiannya menelan ongkos biaya sangat tinggi.
Padahal, ongkos-ongkos overhead Kantor Pusat tadi tidak ada korelasinya dengan kilang penyulingan. Dapatlah disimpulkan bahwa ongkos produksi BBM yang ditentukan oleh Direksi Kantor Pusat yang sama sekali buta huruf atas teori Accounting dan Ilmu Ekonomi Perusahaan direkayasa dan didongkrak terlalu tinggi (Mark-Up).
Oleh karena itulah, demonstrasi yang dilakukan di Istana dan DPR dengan membakar foto-foto Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono percuma saja dilakukan tanpa hasil apapun.
“Para demonstran dihadang secara kejam oleh aparat bersenjata dan badut-badut DPR atau Banggar, seolah-olah hendak membela rakyat untuk diselamatkan tetapi malah sebaliknya, rakyat inilah yang dikorbankan,” ungkap HMT Oppusunggu dalam artikelnya. (IE-02)
